Jual Beli Istishna' Paralel

Makalah Hukum Bisnis

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No: 22/DSN-MUI/III/2003,

tentang

Jual Beli Istishna' Paralel.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

Menimbang :

a.       Bahwa akad jual beli istishna’ yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya secara paralel (الإستصناع الموازي), yaitu sebuah bentuk akad istishna’ antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk mengambil kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai shani’.

b.      Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Istishna' Paralel untuk menjadi pedoman.

Mengingat :

1.      Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطاحرم حلالا أو أحل حراما

Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal  atau  menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya.

2.      Hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

3.      Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

4.      Kaidah Fiqh :

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

5.      Kaidah Fiqh :

الحاجة قد تنـزل منـزلة الضرورة

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat”

6.      Kaidah Fiqh :

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at)

Memperhatikan :

1.      Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihak Permohonan Fatwa Istishna' Paralel.

2.      Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H/ 28 Maret 2002.

Dewan Syari’ah Nasional

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTHISHNA’PARALEL

Pertama         : Ketentuan umum :

1.      Jika LKS melakukan transaksi istishna’, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna’ lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna’ pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada istishna’ kedua.

2.      LKS selaku mustashni’ tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah (shani’) karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip syari’ah.

3.      Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna’ (Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam istishna’ paralel.

Kedua           : Ketentuan lain

Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal           : 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
KH. M.A. Sahal Mahfudh	Prof. Dr.H.M. Din Syamsuddin